“Jika Snouck mengidap ilusi menertibkan kekuasaan dengan sains, banyak sarjana kita hari ini justru sukarela menyerahkan sains untuk memvalidasi syahwat politik dan menambal inkompetensi penguasa”
Christiaan Snouck Hurgronje acap kali disederhanakan ke dalam karikatur hitam-putih: seorang orientalis licik berjubah ulama yang menyusup ke jantung perlawanan Aceh demi mahkota Belanda. Namun, sejarawan Willem van den Doel dalam Snouck: het volkomen geleerdenleven van Christiaan Snouck Hurgronje (2021) membedah potret yang jauh lebih rumit, sekaligus getir.
Van den Doel melukiskan Snouck sebagai volkomen geleerde—sarjana paripurna yang digerakkan oleh arogansi positivisme abad ke-19. Ia masuk ke dalam mesin birokrasi kolonial bukan semata demi mengamankan pangkat Adviseur voor Inlandsche Zaken. Ia membawa ambisi radikal: keyakinan bahwa kekuasaan yang buta, kasar, dan sarat prasangka rasial harus ditundukkan di bawah disiplin sains, ketajaman filologi, dan presisi etnografi.
Bagi Snouck, sains harus memandu pedang kekuasaan. Bukan sebaliknya.
Namun, di sanalah letak tragedinya. Mesin kolonial memang cekatan memanfaatkan pisau bedah sosiologisnya untuk memetakan kekuatan uleebalang dan meremukkan perlawanan ulama di Aceh. Tetapi, tatkala sang sarjana menagih janji etisnya—emansipasi pribumi melalui pendidikan Barat yang setara—Gubernur Jenderal dan para politisi di Den Haag membuangnya.
Kekuasaan hanya butuh kecakapan teknisnya untuk menundukkan, bukan nuraninya untuk membebaskan. Di masa tuanya, Snouck terasing di Leiden, menyaksikan sistem kolonial lebih memilih jalan represi ketimbang pencerahan rasional yang ia tawarkan.
Industri Fabrikasi Dalil
Lebih dari seabad berselang, relasi purba antara ilmuwan dan kekuasaan tidak pernah benar-benar mati. Di Indonesia hari ini, lakon itu dipentaskan ulang, namun dengan mutu etis yang merosot tajam.
Jika Snouck mengidap ilusi menertibkan kekuasaan dengan sains, banyak sarjana kita hari ini justru sukarela menyerahkan sains untuk memvalidasi syahwat politik dan menambal inkompetensi penguasa.
Di panggung kebijakan publik, kita menyaksikan degradasi peran kaum cendekia yang kian vulgar. Ruang-ruang sidang pengujian undang-undang dan mimbar diskursus publik acap kali dijejali pakar kampus yang bertindak layaknya "penjahit" naskah akademik pesanan. Tugas utama mereka bukan lagi menguji premis kebijakan secara kritis, melainkan merekayasa dalil agar sebuah kesewenang-wenangan tampak konstitusional dan saintifik.
Kebodohan tata kelola, perusakan ruang hidup, hingga regulasi instan yang hanya melayani segelintir elite tidak lagi dibiarkan tampil telanjang. Di tangan para intelektual patron, kekacauan teknokratis itu dibungkus rapi dengan terminologi teoretis yang rumit, statistik artifisial, dan rujukan hukum yang dipelintir.
Gelar profesor dan doktor dioperasikan laksana stempel kelayakan: memberi sertifikasi kebenaran semu pada produk kekuasaan yang sejatinya cacat nalar sejak dalam kandungan.
Jeratan Patronase dan Obral Gelar
Mengapa menara gading kita begitu mudah runtuh menjadi pabrik apologetika?
Akar masalahnya mungkin tertanam pada tata kelola perguruan tinggi yang kian komersil dan birokratis. Dosen dan peneliti dicekik oleh rezim administrasi yang menumpuk dan melelahkan, beban kerja pengajaran yang eksploitatif, serta penghasilan dan insentif yang jauh dari kata bermartabat. Kampus disulap menjadi etalase pemeringkatan formalitas belaka, tempat nalar kritis sering kali dianggap sebagai gangguan ketertiban yang tidak mendatangkan anggaran.
Dalam kerentanan struktural ini, pintu kekuasaan menawarkan jalan pintas yang teramat memikat: kursi staf ahli kementerian lembaga, jabatan konsultan proyek strategis, hingga posisi empuk komisaris BUMN. Kooptasi ini kian paripurna ketika gelar profesor dan doktor kehormatan (honoris causa) secara masif diobral kepada para elite politik demi mengamankan perlindungan sekaligus kucuran dana bagi kampus.
Hubungan yang terbentuk akhirnya bukan lagi relasi deliberatif yang sehat, melainkan transaksi purba antara patron dan klien.
Pada titik inilah, kontras dengan Snouck Hurgronje terasa kian menyengat. Snouck, dengan segala rekam jejak imperialisnya, setidaknya masih menuntut para jenderal dan birokrat kolonial untuk membaca risetnya. Ia tak segan mendebat Gubernur Jenderal jika sang penguasa bertindak murni atas dasar ketidaktahuan.
Sebaliknya, akademisi patron hari ini justru menyensor temuan lapangannya sendiri. Metodologi dibengkokkan agar sesuai dengan selera sang pemberi jabatan. Bukan lagi sains yang memandu kekuasaan, melainkan sains yang disembelih demi mempertahankan kenyamanan posisi.
Menagih Jarak Kritis
Realitas ini adalah cerminan telanjang dari apa yang diperingatkan Julien Benda seabad silam dalam La Trahison des Clercs (Pengkhianatan Kaum Cendekia). Ketika penjaga akal budi meninggalkan tugas etisnya merawat kebenaran universal dan memilih beralih profesi menjadi juru sorak kekuasaan, publik akan kehilangan kompas moral.
Dampaknya teramat destruktif: masyarakat kian sinis terhadap ilmu pengetahuan, institusi pendidikan kehilangan wibawa etisnya, dan inkompetensi penguasa terus berlanjut karena terus-menerus dilegitimasi oleh deretan gelar akademik yang panjang.
Biografi Snouck memberi satu pelajaran abadi: mesin kekuasaan tidak pernah memiliki kesetiaan pada kebenaran sains; ia hanya setia pada hasrat melanggengkan dirinya sendiri. Sekaliber apa pun seorang sarjana, begitu ia menukar independensinya demi kemewahan istana, ia tidak sedang "memperbaiki sistem dari dalam". Ia sekadar menjadi sekrup legitimasi bagi kebobrokan.
Kini, sudah saatnya sivitas akademika mengakhiri ilusi bahwa menjadi pembisik penguasa adalah puncak pencapaian intelektual. Martabat sebuah gelar tidak ditentukan oleh seberapa sering nama sang pakar dikutip dalam siaran pers kementerian, melainkan oleh keberaniannya merawat jarak kritis: berdiri tegak mengatakan yang keliru adalah keliru, persis di hadapan telinga mereka yang sedang mabuk kuasa.
0 Comments