“Jika Snouck mengidap ilusi hendak menertibkan kekuasaan dengan sains, banyak sarjana kita hari ini justru sukarela menyerahkan sains untuk memvalidasi syahwat politik serta menambal inkompetensi para penguasa.”
Christiaan Snouck Hurgronje acap kali disederhanakan ke dalam karikatur hitam-putih: seorang orientalis licik berjubah ulama yang menyusup ke jantung perlawanan rakyat Aceh demi mahkota Kerajaan Belanda. Namun, sejarawan Wim van den Doel dalam Snouck: het volkomen geleerdenleven van Christiaan Snouck Hurgronje (2021) membedah potret yang jauh lebih rumit, sekaligus getir.
Van den Doel melukiskan Snouck sebagai volkomen geleerde—sarjana paripurna yang digerakkan oleh arogansi positivisme abad ke-19. Ia masuk ke dalam mesin birokrasi kolonial bukan semata demi mengamankan pangkat Adviseur voor Inlandsche Zaken. Ia membawa ambisi intelektual yang radikal: sebuah keyakinan teguh bahwa kekuasaan yang buta, kasar, dan sarat prasangka rasial harus ditundukkan di bawah disiplin sains modern, ketajaman filologi, serta presisi etnografi lapangan.
Bagi Snouck, sains harus memandu pedang kekuasaan, bukan sebaliknya. Namun, persis di sanalah letak tragedinya. Mesin kolonial Hindia Belanda memang cekatan memanfaatkan pisau bedah sosiologisnya untuk memetakan kekuatan uleebalang dan meremukkan perlawanan para ulama di Aceh. Akan tetapi, tatkala sang sarjana menagih janji etisnya—yakni emansipasi kaum pribumi melalui akses pendidikan Barat yang setara—Gubernur Jenderal dan para politisi di Den Haag memilih menutup telinga rapat-rapat.
Kekuasaan pragmatis hanya membutuhkan kecakapan teknisnya untuk menundukkan perlawanan, bukan nuraninya untuk membebaskan manusia. Di masa tuanya, Snouck terasing di Leiden, meratapi kenyataan bahwa sistem kolonial yang ia layani lebih memilih jalan represi militer ketimbang pencerahan rasional yang ia tawarkan sepanjang hayatnya.
Industri Fabrikasi Dalil
Lebih dari seabad berselang, relasi purba antara ilmuwan dan kekuasaan tidak pernah benar-benar mati. Di Indonesia hari ini, lakon klasik tersebut dipentaskan ulang dengan mutu etis yang merosot tajam. Jika Snouck mengidap ilusi hendak menertibkan kekuasaan dengan sains, banyak sarjana kita hari ini justru sukarela menyerahkan sains untuk memvalidasi syahwat politik serta menambal inkompetensi para penguasa.
Di panggung kebijakan publik, publik menyaksikan degradasi peran kaum cendekia yang kian vulgar. Ruang-ruang dengar pendapat legislasi, persidangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, hingga mimbar diskursus publik acap kali dijejali pakar kampus yang bertindak layaknya "penjahit" naskah akademik pesanan. Tugas utama mereka bukan lagi menguji premis kebijakan secara kritis dan objektif, melainkan merekayasa dalil agar kesewenang-wenangan tampak konstitusional dan saintifik.
Kebodohan tata kelola, perusakan ruang hidup warga, hingga lahirnya regulasi instan yang hanya melayani segelintir elite pemodal tidak lagi dibiarkan tampil telanjang. Di tangan para intelektual patron, kekacauan teknokratis itu dibungkus rapi dengan terminologi teoretis yang rumit, statistik artifisial, dan rujukan pasal-pasal hukum yang dipelintir. Gelar profesor dan doktor dioperasikan laksana stempel kelayakan: memberi sertifikasi kebenaran semu pada produk kekuasaan yang sejatinya cacat nalar sejak dalam kandungan.
Jeratan Patronase dan Obral Gelar
Mengapa kaum cendekia kita begitu mudah runtuh menjadi pabrik apologetika kekuasaan? Pangkal persoalannya tertanam kuat dalam tata kelola perguruan tinggi yang kian komersial dan birokratis. Dosen dan peneliti kerap dicekik oleh rezim administrasi borang akreditasi yang menumpuk, beban kerja pengajaran yang eksploitatif, serta standar kesejahteraan yang jauh dari kata bermartabat.
Kampus perlahan disulap menjadi etalase pemeringkatan formalitas belaka, tempat nalar kritis sering kali dianggap sebagai gangguan ketertiban yang tidak mendatangkan pundi-pundi anggaran. Dalam kerentanan struktural ini, pintu kekuasaan menawarkan jalan pintas yang teramat memikat: kursi staf khusus kementerian dan lembaga, konsultan proyek strategis bernilai miliaran rupiah, hingga posisi empuk komisaris badan usaha milik negara.
Kooptasi ini kian paripurna ketika gelar profesor kehormatan dan doktor honoris causa secara masif diobral kepada para elite politik demi mengamankan suaka politik sekaligus kucuran dana hibah bagi kampus. Hubungan yang terbentuk akhirnya bukan lagi relasi deliberatif yang sehat, melainkan transaksi purba antara patron dan klien.
Pada titik inilah, kontras dengan Snouck Hurgronje terasa kian menyengat. Snouck, dengan segala rekam jejak imperialisnya, setidaknya masih menuntut para jenderal dan birokrat kolonial untuk membaca serta menghormati risetnya. Ia tak segan mendebat Gubernur Jenderal jika sang penguasa bertindak murni atas dasar ketidaktahuan. Sebaliknya, akademisi patron hari ini justru gemar menyensor temuan lapangannya sendiri. Metodologi dibengkokkan demi menyenangkan selera pemberi jabatan. Bukan lagi sains yang memandu arah kekuasaan, melainkan integritas sains yang disembelih demi mempertahankan kenyamanan posisi.
Menagih Jarak Kritis
Realitas muram ini adalah cerminan telanjang dari apa yang diperingatkan Julien Benda seabad silam dalam La Trahison des Clercs (Pengkhianatan Kaum Cendekia). Ketika para penjaga akal budi meninggalkan mandat etisnya untuk merawat kebenaran universal dan memilih beralih peran menjadi juru sorak kekuasaan, publik seketika kehilangan kompas moral.
Dampaknya teramat destruktif bagi peradaban bangsa: masyarakat kian sinis terhadap ilmu pengetahuan, institusi pendidikan kehilangan wibawa moralnya, dan inkompetensi pemegang wewenang terus berlanjut tanpa kendali karena dilegitimasi tanpa henti oleh deretan gelar akademik yang berjejer panjang.
Biografi Snouck memberi satu pelajaran abadi yang tak terbantahkan: mesin kekuasaan tidak pernah memiliki kesetiaan sejati pada kebenaran sains; ia hanya setia pada hasrat primitif untuk melanggengkan dirinya sendiri. Sekaliber apa pun seorang sarjana, begitu ia menukar independensinya demi kemewahan istana, ia sejatinya tidak sedang "memperbaiki sistem dari dalam". Ia sekadar mereduksi dirinya menjadi kosmetik kekuasaan dan sekrup legitimasi bagi kebobrokan tata kelola publik.
Kini, sudah saatnya sivitas akademika mengakhiri ilusi bahwa menjadi pembisik penguasa adalah puncak pencapaian intelektual. Martabat sebuah gelar tidak ditentukan oleh seberapa sering nama sang pakar dikutip dalam siaran pers atau naskah akademik penguasa, melainkan oleh keberaniannya merawat jarak kritis: berdiri tegak mengatakan yang keliru adalah keliru, persis di hadapan telinga mereka yang sedang mabuk kuasa. [nf]
0 Comments