"Kekuasaan yang hanya ditopang oleh kepatuhan semu pada dasarnya menyimpan kerapuhan eksistensial. Tatanan tersebut tampak kokoh hanya selama warga bersedia memainkan perannya dalam sandiwara kepatuhan harian".
Pada musim gugur 1978, di sebuah meja kerja berdebu di Praha, Václav Havel merampungkan salah satu risalah politik paling berpengaruh abad ke-20: The Power of the Powerless. Di luar jendela apartemennya, agen intelijen Cekoslowakia bergantian mengawasi setiap gerak-gerik sang dramawan pembangkang itu. Havel tidak memusatkan analisisnya pada kemegahan tank baja atau moncong senjata rezim totaliter, melainkan pada serpihan rutinitas harian yang tampak sepele: seorang pedagang sayur di sudut kota.
Setiap pagi, si pedagang menata rapi wortel dan bawang di etalase tokonya. Di sela tumpukan hasil bumi itu, ia menempelkan poster bertuliskan slogan partai politik penguasa. Bagi pedagang tersebut, plakat itu bukan cerminan keyakinan ideologis, melainkan sekadar perisai administratif. Ia memasangnya semata-mata agar aparat pemerintah tidak mempersulit izin usahanya, tidak mencabut pasokan barangnya, atau tidak mengganggu kelangsungan nafkah keluarganya. Selembar slogan politik menjelma alat tukar harian demi rasa aman semu.
Ketika jutaan warga memilih kompromi mekanis serupa, sistem politik yang korup and menindas menemukan daya tahan terbesarnya. Penguasa tidak lagi membutuhkan kekerasan terbuka di setiap sudut jalan. Mereka cukup mengandalkan kebiasaan masyarakat yang memilih patuh, membubuhkan tanda tangan pada lembar persetujuan formal, dan memelihara kebisuan demi menghindari konflik dengan kekuasaan.
Logika Setoran dan Kompromi Harian
Karakter pedagang sayur Praha tersebut kini mewujud nyata di aspal kota-kota kita. Lihatlah seorang pengemudi ojek daring berjaket hijau yang menepi di trotoar sejak fajar merekah. Di sela-sela memantau pesanan pada layar gawainya, sebuah pesan singkat dari koordinator lapangan masuk, menginstruksikannya hadir dalam konvoi pawai seorang elite politik daerah. Sebagai imbalan, ia dijanjikan kupon sembako dan pengganti uang bensin harian.
Kepatuhan mengenakan atribut kampanye itu bukan lahir dari kesadaran politik atau keselarasan gagasan, melainkan didikte oleh desakan menutup setoran cicilan sepeda motor dan tunggakan sewa kontrakan. Dalam lanskap ekonomi yang timpang dan serba rapuh, martabat warga negara kerap dipaksa berkompromi dengan logika bertahan hidup paling mendasar.
Kecemasan serupa merayap di lorong-lorong birokrasi dan institusi publik. Seorang perencana anggaran di kantor dinas mendapati berkas pengadaan proyek yang secara kasatmata menabrak regulasi teknis. Namun, instruksi atasan menuntut paraf persetujuan harus tuntas sebelum jam kerja berakhir. Penolakan berarti ancaman mutasi ke pelosok terpencil, penghentian jenjang karier, atau pemotongan insentif kinerja. Pegawai tersebut akhirnya menuruti perintah, mengorbankan integritas profesional demi menjaga kepastian masa depan keluarganya.
Di titik inilah penguasa merawat kelanggengan kendalinya: mengeksploitasi kerentanan ekonomi warga. Ketergantungan struktural diciptakan secara sistematis melalui bantuan karitatif menjelang pemilu, aliansi oligarki pemodal, serta pengawasan administratif yang mencekik. Masyarakat tidak ditundukkan oleh hegemoni gagasan, melainkan dijinakkan oleh kepatuhan harian yang terotomatisasi.
Membangun Ruang Hidup Mandiri
Menghadapi kebuntuan institusi resmi yang kehilangan integritas, intelektual Ceko, Václav Benda, mengajukan konsep Parallel Polis. Benda menyarankan agar masyarakat tidak menghabiskan seluruh energi untuk memohon pembenahan pada birokrasi yang telah membusuk, melainkan mulai merajut inisiatif mandiri di luar kendali negara.
Gagasan membangun "polis tandingan" ini sejatinya kian menemukan relevansinya di ruang publik Indonesia. Para akademisi dan periset kini berhimpun dalam serikat pekerja kampus mandiri untuk melawan eksploitasi kerja administratif dan menuntut kebebasan mimbar akademik. Di sektor pendidikan dasar, jaringan guru alternatif bergerak mengorganisasi diri guna melawan komersialisasi sekolah, sembari membuka ruang-ruang belajar mandiri di balai warga dan mengelola arsip pengetahuan digital yang terbuka bagi anak muda di pelosok negeri.
Inisiatif kemandirian ini juga mengakar kuat di basis ekonomi riil. Kelompok buruh manufaktur mulai mengelola dana solidaritas darurat agar tidak lumpuh saat menghadapi pemutusan hubungan kerja sepihak. Petani di berbagai wilayah membangun lumbung benih dan koperasi mandiri untuk memutus mata rantai ketergantungan pada mafia pupuk dan kartel pasokan yang kerap berkelindan dengan kekuasaan lokal. Sementara itu, jurnalis lepas dan kolektif warga mengonsolidasikan media berbasis urun dana publik guna memproduksi liputan investigasi lingkungan yang kerap diabaikan media arus utama.
Perjuangan kultural dan ekonomi mandiri tersebut berjalan beriringan dengan perlawanan institusional, sebagaimana dicontohkan para aktivis Praha melalui deklarasi Charta 77. Koalisi masyarakat sipil di Tanah Air secara konsisten memanfaatkan instrumen hukum untuk menelanjangi penyalahgunaan wewenang: mengajukan uji materiil undang-undang bermasalah ke Mahkamah Konstitusi, mendokumentasikan maladministrasi ke Ombudsman, serta membeberkan anomali penyaluran bantuan sosial ke ruang publik terbuka.
Melampaui Kepalsuan
Kekuasaan yang hanya ditopang oleh kepatuhan semu pada dasarnya menyimpan kerapuhan eksistensial. Tatanan tersebut tampak kokoh hanya selama warga bersedia memainkan perannya dalam sandiwara kepatuhan harian.
Ketika pengemudi berjaket hijau menolak dimobilisasi untuk melegitimasi elite korup, ketika pekerja birokrasi berani menolak perintah yang melanggar etika publik, dan ketika komunitas warga bahu-membahu merawat ruang hidup mandiri, tuas kendali penguasa otomatis kehilangan daya cengkeramnya. Kebebasan ruang publik tidak pernah jatuh sebagai hadiah dari atas meja kekuasaan, melainkan direbut kembali setiap kali warga menolak hidup dalam kebohongan. [nf]
0 Comments